Friday, 2 December 2016

Pengertian, Persamaan dan Perbedaan Hukum Tata Negara dengan Hukum Adminstrasi Negara

Loading...
 Hukum Administrasi Negara
A.   Pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara
1.  Pengertian Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi Negara mempunyai 2 arti, yaitu :
a)    Dalam arti luas : meliputi juga Hukum Administrasi Negara(yang mencakup Hukum Tata Pemerintahan) atau Hukum Tata Usaha Negara.
b)    Dalam arti sempit : dalam bahasa Prancis disebut Droit Constituonnel atau Verfassungsrecht (bahada Jerman), bahasa Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol.


Pengertian, Persamaan dan Perbedaan Hukum Tata Negara dengan Hukum Adminstrasi Negara
Pengertian, Persamaan dan Perbedaan Hukum Tata Negara dengan Hukum Adminstrasi Negara

Berikut definisi-definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli:
·      J.H.A Logemann
Dalam bukunya “over de theory van een saatsrecht “ dan “Het staatsrecht van Indonesia”,Logemann mengatakan bahwa Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya ambtenorganisatie.
·      Van Vollenhoven
Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.
·      Scholten
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.
·      Van der Pot
Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu didalam suatu Negara, definisi ini menyinggung tentang warga negara negara yang bersifat dinamis.
·      Apeldoorn
Hukum tata negara merupakan orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. Hukum Tata Negara diistilahkan hukum negara dalam arti sempit adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas , yang meliputi hukum administrasi negara dan hukum tata negara itu sendiri.
·      Wade and Phillips
Dalam bukunya yang berjudul “ Constitusional law “ yang terbit pada tahun 1936, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.\
·      Paton George Whitecross
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya ,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya “textbook of Jurisprudence” yang merumuskan bahwa Constutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the fungctions of the organ of the state.
·      A.V.Dicey
Dalam bukunya “ An introduction the study of the law of the consrtitution “, Dicey mengatakan : “as the term is used in England, appears to include all rules in directly or indirectly affect to distribution or exercise of the souvereign power inthe state “. Hukum Tata Negara adalah semua hukum (di tuliskan dengan “all rules”) yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.

·      J. Maurice Duverger
Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga nagara.
·      Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H.
Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukan masyarakat Hukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.
·      J.R. Stellinga
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara.
Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang Hukum Tata Negara dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya:
1.  Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum public
2.  Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga Negara
3.  Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht atau hukum dan apalagi sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai verfassungrecht (hukum konstitusi) dan sekaligus verfassunglehre (teori konstitusi)
4.  Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging)


Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan :
Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari negara atau  yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.
Hukum Tata Negara adalah keseluruhan hukum yang mengatur tentang pembentukan badan-badan kenegaraan atau alat-alat kelengkapan Negara dan mengatur kekuasaan baik yang ada di pemerintahan pusat atau pemerintah daerah. Contohnya adalah UUD’45, UU daerah dan peraturan perundangan lainnya.
2.  Pengertian Hukum Administrasi Negara
            Istilah Hukum Administrasi Negara dipergunakan untuk menyebutkan bagian atau cabang hukum yang di Nederland dinamakan “Administratief Recht”, “Droit Administratif” di Prancis, “Administrative Law” di Inggris dan di Amerika Serikat, dan “Verwaltungsrecht” di Jerman.Di Negara Indonesia terdapat pula istilah-istilah “Hukum Tata Usaha Negara” dan “Hukum Tata Pemerintahan” guna memaksudkan cabang ilmu Hukum Administrasi Negara.
            Pemakaiaan istilah administratiefrecht lebih tepat diterjemahkan dengan “Hukum Administrasi Negara” karena Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi (hubungan antar warga Negara dan pemerintahannya) gabungan petugas secara structural berada di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu bagian dari pekerjaan yang tidak ditujukan kepada lembaga legislative, yudikatif dan ataulembaga pemerintahan daerah yang otonomi.
            Di Indonesia, pengertian Hukum Administrasi Negara yang luas terdiri atas tiga unsur yaitu hukum Tata Pemerintahan (hukum mengenai aktivitas-aktivitas eksekutif / kekuasaan untuk melaksanakan UU), hukum Administrasi Negara dalam arti sempit (hukum Tata Pengurusan Rumah Tangga Negara baik ektern msupun intern), hukum Tata Usaha Negara (hukum yang mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, pencatatan sipil dan nikah, talak dan rujuk, publikasi penerbitan-penerbitan Negara).
            Berikut definisi-definisi Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli:
·      J.M Baron de Gerando
Peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat.



·      Prof.Mr.J.Oppen Hein
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan Negara jika menjalankan kekuasaannya.Jadi pada dasarnya megatur Negara dalam keadaan bergerak (staatin beweging).

·      Prof.Mr.R.Kranenburg
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hokum yang mengatur komposisi dan wewenang dari alat-alat perlengkapan badan-badan hokum public, misalnya ; UU Kepegawaian, UU Wajib Militer, UU Sosial, UU Perumahan, UU Provinsi, UU Pembentukan Daerah Otonom, dan perundangan lainnya.

·      Prof.Djokosutono,S.H.
Hukum Administrasi Negara adalah sebagai hukum mengenai hubungan antara pejabat-pejabat Negara satu sama lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan Negara itu dengan warga maasyarakat.

·      Prof.Kusmadi Pudjosewojo
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana Negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.

·      Drs.E,Utrecht,S.H.
Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi Negara, menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.
Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa :
            Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang membentuk suatu aturan hukum yang konkrit yaitu suatu tindakan yang memilki konsekuensi hukum yang langsung dirasakan oleh badan badan hukum atau individu-individu masyarakat. Contohnya seperti : UU kepegawaian, UU lalu lintas, UU perumahan, dan peraturan perundangan lainnya.

            Hukum Administrasi Negara juga dapat diartikan sebagai rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara menjalankan tugasnya.

B.   Persamaan dan Perbedaan Hukum Tata Negara (HTN) dengan Hukum Administrasi Negara (HAN)
1.    Persamaan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara
v  Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi Negara dan Hukum Administrasi Negara bersama-sama merupakan Hukum Negara.
v  Asas-asas dan kaidah-kaidah dari Hukum Tata Negara yang bersangkutan dengan administrasi berlaku pula bagi Hukum Administrasi Negara. Karena di dalam Hukum Tata Negara / Kontitusi Negara terdapat pokok bahasan  mengenai Legislasi, Yusikasi, Eksaminasi dan Administrasi. Pembahasan mengenai administrasi secara terperinci diusahakan oleh Hukum Administrasi Negara.

v  Yang menjadi obyek ilmu HukumTata Negara dan Hukum Administrasi Negara adalah sama, yakni  Negara dengan segala alat-alat perlengkapannya.

v  Prof.Mr.WG.Vegting dalam bukunya “het Algemeen Nederland Administratiefrecht I, 1954” mengemukakan bahwa Staats-en administratiefrecht hebben een gemeenschappelijkmgebeid van te bestuderen regelen, die achter bij de ene studie anders benaderd worden dan bij de andere.
 (Hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara mempelajari suatu bidang peraturan yang sama, tetapi cara pendekatan yang digunakan berbeda antara bidang pelajaran yang satu dan penggunaan pelajaran lainnya).
2.    Perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara
No.
Perbedaan antara
Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara
Hukum Tata Negara
(HTN)
Hukum Administrasi Negara
(HAN)
1.
Mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental yakni tentang dasar-dasar dari Negara dan menyangkut langsung setiap warga Negara. Contoh: Presiden mengangkat Menteri.
Menitikberatkan pada hal-hal teknis saja,yang selama ini kita tidak berkepentingan karena hanya penting bagi spesialis. Contoh: masyarakat menuntut transparansi Negara.
2.
Sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan Negara dan aturan-aturan yang memberi wewenang pada alat-alat perlengkapan Negara serat memberikan tugas pekerjaan pemerintah modern antara beberapa alat perlengkapan. Artinya HTN mempersoalkan Negara dalam keadaan diam(berhenti).(Oppenheim)
Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat-alat perlengkapan menggunkan wewenang yang telah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Dalam hal ini Hukum Administrasi Negara  merupakan aturan-aturan mengenai Negara dalam keadaan bergerak.(Oppenheim)
3
Mempelajari anatomi (bagian) Negara. (Mr.Van Praag).
Mempelajari Phisiologi Negara. (Mr. Van Praag)
4

Hukum Tata Negara sebagai genus. Artinya, dengan mempelajari Hukum Tata Negara, kita memfokuskan pada konstitusi Negara sebagai keseluruhan. Hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara dan lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah.

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara sebagai spesies. Artinya dalam membahas Hukum Administrasi Negara, kita menitikberatkan perhatian kita secara khas kepada administrasi saja dari Negara, hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
5
Menurut Baglir Manan, sumber Hukum Tata Negara Sumber/asal muasal dari HTN berasal dari hukum tertulis/tidak tertulis
1.     Sumber hukum Materiil : sumber hukum yang menentukan isi kaidah HTN, meliputi
§  dasar dan pandangan hidup (Pancasila)
§  kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah HTN (Konstitusi)
2.     Sumber Hukum Formil berupa :
§  Undang-Undang Dasar 1945 :
a)    Ketetapan MPR
b)    Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
c)    Peraturan Pemerintah
d)    Keputusan Presiden
e)    Peraturan pelaksana lainnya
§  Konvensi/kebiasaan praktek ketatanegaraan
§  Yurisprudensi ketatanegaraan
§  Perjanjian/traktat ketatanegaraan
§  Doktrin/ajaran ketatanegaraan
Sumber Hukum Administrasi Negara dibedakan menjadi dua yaitu : Sumber Idiil dan sumber-sumber faktual.
Sumber idiil HAN : sumber yang terletak pada wewenang yang ada pada negara . Timbulnya HAN tergantung pada cita-cita yang ada pada suatu kelompok penguasa tersebut seperti Pancasila.
Sumber-sumber faktual HAN terdiri dari :
a.    Undang-Undang (tercantum dalam Undang-undang No. 10 tahun 2004, HAN tertulis)
b.    Praktek Administrasi Negara (HAN yang merupakan hukum kebiasaan)
c.    Yurisprudensi
d.    Pendapat para ahli hukum administrasi negara (doktrin)
6

Menurut C.Van Vollenhoven, HTN meliputi :
Staatsrecht (material-Hukum Tata Negara)
a.    Bestuur (Pemerintahan)
b.    Rechtspraak (Peradilan)
c.    Politie (Kepolisian)
d.    Regeling (Perundang-undangan)


Menurut C.Van Vollenhoven, HAN terbagi menjadi :
a.    Bestuurrecht (hukum pemerintahan)
b.    Justitierecht (hukum peradilan) yang terdiri dari hukum tata negara formal/peradilan tata negara, hukum acara perdata, hukum administrasi formal/peradilan administrasi negara, hukum acara pidana.
c.    Politierecht (hukum kepolisian)
d.    Regelaarsrecht (hukum proses perundang-undangan)
7

Fungsi dari HTN yaitu:
a.    mengadakan badan-badan kenegaraan,
b.    memberi wewenang pada badan-badan itu,
c.    membagi pekerjaan pemerintah,
d.    memberikan bagian-bagian itu kepada masing-masing badan tersebut

Fungsi dari HAN yaitu:
a.  Mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat
b.  Mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat
c.  Menjaga agar pelaksanaan administrasi negara berjalan sebagaimana mestinya
d.  Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
e.  Menciptakan peraturan – peraturan yang berupa ketentuan – ketentuan abstrak yang berlaku umum.
f.   Menciptakan ketentuan – ketentuan yang berupa ketentuan konkrit untuk subyek tertentu, di bidang :
·         Bestuur, yang berbentuk : perijinan, pembebanan, penentuan status atau kedudukan, pembuktian, pemilikan dalam penggandaan dan pemeliharaan perlengkapan administrasi.
·         Politie, mencakup proses pencegahan dan penindakan.
·         Rechtspraak, mencakup proses pengadilan, arbitrase, konsiliasi dan mediasi.
8

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:
·         Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi),
·         Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik),
·         Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute),
·         Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi),
·         Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah),
·         Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan),
·         Wilayah Negara (darat, laut, udara),
·         Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/ golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya),
·         Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan,Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/ penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan),
·         Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pncasila dengan cara hidup
mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat,
·         Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera dan sebagainya ).
Prajudi Atmosudirdjo (1994:61) mengemukakan bahwa untuk keperluan studi ilmiah, maka ruang lingkup atau lapangan hukum administrasi negara meliputi:
·     Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi Negara
·     Hukum tentang organisasi dari administrasi Negara
·     Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari Administrasi Negara, terutama yang bersifat yuridis
·     Hukum tentang sarana-sarana dari Administrasi Negara, terutama mengenai Kepegawaian Negara dan Keuangan Negara
·     Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah atau Wilayah  dibagi menjadi : Hukum Administrasi Kepegawaian, Hukum Administrasi Keuangan, HukumAdministrasi Materiil
·     Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara

9
Hukum Tata Negara mempelajari :
1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara
2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu
3. Cara bagaimana ditempati oleh pejabat
4. Fungsi jabatan-jabatan itu
5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu
6. Hubungan antara jabatan-jabatan
7. Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya.
Hukum Administrasi Negara mempelajari:
1.Bagaimana mengisi jabatan dalam organisasi tersebut,
2.Bagaimana berlangsungnya pelaksanaan tugas dari jabatan tersebut,
3.Bagaimana pemberian pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.
4.Sifat bentuk dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo,Prajudi.  1988. Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesembilan.Jakarta: Ghalila Indonesia
Djamali, R. Abdoel. 1993. Pengantar Hukum Indonesia.Jakarta : PT. Grafindo Persada
Hadisoeprapto, Hartono. 2006. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Hadjon,Philipus M. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kesebelas. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/1istilah-dan-pengertian-hukum-tata-negara/
Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil.2008. Hukum Tata Negara Republik Indonesia : Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak  Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga kini, Ed. rev. 2., cet. 1. Jakarta :Rineka Cipta.
Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil 1997.Modul Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama. Jakarta:PT.Pradnya Paramita
Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil. 2009. Latihan Ujian: Hukum Tata Negara Indonesia (Untuk Perguruan Tinggi). Jakarta : Sinar Grafika
Mustafa, Bachsan. 2001. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ridwan HR.2004. Hukum Administrasi Negara. Jakarta

0 komentar